Rugikan Negara Rp 271 Triliun, Kejagung Diyakini Akan Rilis Tersangka Baru di Kasus Korupsi Timah

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mempertimbangkan tersangka baru lagi di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditi timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022 atau korupsi timah. Lebih-lebih, perkara itu ditaksir merugikan perekonomian negara sampai Rp 271 triliun.

“Sangat besar (kemungkinan timbul tersangka baru), sebab kan oknum pejabat di sentra juga belum. juga slot77 gacor pemilik sebenarnya, juga belum (diperiksa). Jadi masih dapat berkembang lebih besar lagi,” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman terhadap wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurutnya, Kejagung masih terus mendalami dan memaksimalkan pengusutan kasus korupsi komoditi timah. Regu penyidik malahan dapat dengan gampang menemukan tersangka baru dalam perkara tersebut.

“Jadi dugaan mencuri PT Timah, tetapi dipasarkan kembali ke PT Timah. Teledor atau diduga sekongkol. Jadi untuk dapat di luar ke luar negeri atau apapun, ini patut menerima izin dokumen asal-usulan barang,” terang ia.

“Seandainya dilacak dari satelit saja enggak ada yang kerja di perusahaan ini, berarti itu kan diduga hasil dari ilegal. Mestinya tidak boleh, tidak diberikan izin,” sambungnya.

Boyamin menilai, sosok tersangka selanjutnya diduga berasal dari Kementerian Tenaga dan Sumber Tenaga Mineral (ESDM). Pasalnya, instansi tersebut mempunyai Mineral Online Monitoring System (MOMS) dan Minerba One Data Indonesia (MODI).

“Stop di sentra ini kan ada MOMS, MODI, untuk sinkronisasi pembayaran PNBP dan royalti patut ada otorisasi dari Kementerian ESDM. Ini dapat lolos bagaimana? Jadi, apakah sebab ceroboh atau diduga sekongkol atau membiarkan aja? Atau paling simpel tidak menjalankan tugasnya,” Boyamin menandaskan.

Jangan Pria di Diketahui Lapangan
Member, Memandang Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta Kejagung terus mengusut seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi komoditi timah, dan jangan stop pada pemeran film pria lapangan saja. Lebih-lebih besaran jumlah kerugian negara yang diwujudkan, ia yakin kasus tersebut melibatkan orang besar dan penting, yang mempunyai jabatan di pemerintah.

Lebih-lebih, benar-benar tidak mungkin melanggar hukum korporasi seperti kasus korupsi komoditi timah dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa dikenal pejabat berwajib.

“ itu Komisi VII DPR RI akan mendorong upaya Kejaksaan Agung mengatasi kasus ini sampai ke akar-akarnya. Kami juga akan panggil pihak-pihak terkait di Kementerian ESDM dan BUMN Pertambangan untuk meminta penjelasan terkait problem tersebut,” ujar Mulyanto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *